Adalbert Wafling Smeictress

Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak. Jepang selalu
menderita kekalahan dalam Perang Asia – Pasifik. Bahkan di Indonesia berkobar
perlawanan yang dilakukan rakyat maupun tentara PETA. Keadaan di negeri Jepang
semakin buruk,moral masyarakat menurun. Hal – hal yang tidak menguntungkan
menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh
Jenderal Kuniaki Koiso.
Pada tanggal 7 September 1944 di dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di
Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur
(Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari.
Pada tahun 1944 Pulau Saipan direbut oleh Sekutu. Angkatan perang Jepang
dipukul mundur angkatan perang Amerika Serikat dari Papua Nugini, Kepulauan
Solomon, dan Kepulauan Marshall, maka seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik
mulai hancur berarti kekalahan Jepang di ambang pintu. Sekutu terus menyerbu
kota-kota di Indonesia seperti Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya. Akhirnya
tentara Sekutu mendarat di kota penghasil minyak yakni Tarakan dan Balikpapan.
Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di
Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan
bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan
pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai.
Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk
mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan
dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan
negara Indonesia merdeka.
Ketua BPUPKI adalah dr K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.
Ia dibantu 2 orang ketua muda yaitu seorang
Jepang Shucokan Cirebon bernama Icibangase dan R.P.
Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh
Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Anggota
BPUPKI ada 60 orang termasuk 4 orang golongan Arab serta
golongan peranakan Belanda dan terdapat pula 7 orang
Jepang dalam pengurus istimewa yakni tanpa hak suara,
sehingga seluruhnya berjumlah 63 orang.
BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang di
gedung Cuo Sangi In yang dihadiri oleh seluruh anggota
BPUPKI dan dua pembesar Jepang yakni Jenderal Itagaki
dan Jenderal Yaiciro Nagano.
Sumber : Album Perjuangan PT.
Mandira, 1991. hal. 65
Gambar 11.2 Dr. Radjiman
Wedyodiningrat, seorang ketua
BPUPKI